Canda-canda Dalam Sebuah Seminar Yang Diadakan Oleh Punguan Raja Naipospos

Oleh Maridup Hutauruk

Penulis sebenarnya merasa beruntung mendapatkan jatah undangan dari Punguan Hutauruk & Boruna Sejabodetabek yang dihantar langsung oleh Ketua Umum Jhony Hutauruk yang juga hadir pada seminar, karena Punguan Hutauruk sebagai salah satu komponen Punguan Raja Naipospos sebagai penyandang kepanitiaan seminar disamping enam marga-marga Naipospos lainnya, termasuk sekitar sepuluh penyandang pribadi. Penulis memutuskan kehadiran lebih awal di tempat seminar dengan maksud untuk menghindari macetnya kota Jakarta dan termasuk untuk persiapan penguasaan lapangan dimana seminar diadakan. Harap maklum, terpaksa artikel ini agak panjang. 

Seminar yang diselenggarakan oleh Punguan Raja Naipospos Sabtu, 24 Oktober 2009 di Ruang Lotus Lantai-6 Gedung Jakarta Design Center yang dijadwalkan dimulai pukul 08:30 WIB berakhir sekitar pukul 17:00 WIB, dengan menelorkan sebuah wacana tentang perlunya Batak secara umum atau Batak Toba khususnya memiliki sebuah wadah yang kira-kira melengkapi wadah-wadah yang sudah ada dikalangan masyarakat Batak.

Walaupun minat para peserta seminar yang hadir begitu antusias menanggapi makalah yang dipresentasikan namun terlihat bahwa panitia kurang persiapan melaksanakan seminar ini. Jumlah peserta yang menurut panitia seharusnya sekitar 150 undangan ternyata hanya dihadiri sekitar setengahnya saja, yaitu terdiri dari beberapa pengurus marga-marga Batak Toba diluar marga-marga keturunan Naipospos. Apakah ada hubungannya dengan teknik-teknik komunikatif yang kurang pas, semisal bentuk undangan yang sangat sederhana mirip undangan ‘partumpolon’? atau karena isi undangan yang kurang informatif semisal tidak tercantumnya alamat sekretariat Punguan Raja Naipospos Dohot Boruna yang tidak diketahui dimana keberadaannya dan terkesan kurang resmi.

Seyogianya makalah pertama berjudul PERGESERAN BUDAYA DAN ADAT BATAK, PENYEBAB DAN DAMPAKNYA dipresentasikan oleh DR. Togar Nainggolan (Antropolog Budaya, Dosen UNIMED dan UNIKA St Thomas SumUt) dimulai pukul 08:30 WIB ternyata ada keterlambatan kehadirannya sekitar 1 jam dikarenakan alasan masih dalam perjalanan dari bandara Soekarno-Hatta ke Gedung Jakarta Design Center. Sungguh sebuah alasan klasik sebagai simbol kesepelean yang mungkin datangnya dari panitia, atau dari pemakalah, atau memang seminar ini tidak terlalu penting karena memang ada tujuan lain diluar topik seminar?

Makalah setebal 16 halaman berisi hal-hal biasa tentang Batak dan masyarakat Batak khususnya Batak Toba. Makalah ini mendefinisikan; Siapa masyarakat Batak Toba? Ciri Masyarakat Batak Toba, dan mencoba memaparkan pengaruh luar terhadap masyarakat Batak Toba. Kemudian makalah mencoba memaparkan tentang Masyarakat Batak Toba di Jakarta yang berkaitan dengan; Alasan migrasi ke Jakarta; Bagaimana mereka hidup di Jakarta; Orang Batak Toba mengalami perubahan. Makalah juga mencoba memaparkan Penyebab Pergeseran yang berisi bahasan akibat adanya Perubahan Ekologis; Perubahan Zaman; Evolusi Masyarakat Batak Toba. Kemudian makalah mencoba membahas Dampak Pergeseran berupa Perubahan Budaya; Perubahan Adat; Perubahan Jejaring; Lalu makalah disimpulkan dengan kesimpulan yang perlu disadur selengkapnya:

“Kesimpulan:

Dari uraian di atas, kita telah berdiskusi tentang pergeseran budaya dan adat Batak Toba, dengan melihat apa penyebab dan dampak pergeseran itu. Tiga hal pokok yang menyebabkan adanya pergeseran, yaitu perubahan ekologis, perubahan zaman, dan evolusm manusia Batak Toba Perubahan ekologis terjadi karena migrasi dan kampung ke kota Perubahan zaman membuat orang Batak Toba makin berkonsentrasi di Jakarta. Dan evolusi masyarakat Batak Toba membuat mereka berkembang dalam prestasi dan kemampuan.

Dampak dan pergeseran itu ialah perubahan budaya, perubahan adat, perubahan jejaning. Perubahan budaya yang negatif ialah semakin berkurangnya pemakaian bahasa Batak Toba di Jakarta. Sedang perubahan budaya positif ialah semakin baiknya pendidikan orang Batak Toba di Jakarta. Dalam hal adat juga terjadi perubahan. Hal yang positif adalah pembagian harta warisan di antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan hal yang negatif adalah perayaan ritus yang ‘berlebihan’. Dan perubahan pun terjadi dalam hat jejaring orang Batak Toba di Jakarta. Mereka meluaskan jejaringnya untuk membuat hidupnya semakin sejahtera.

Hanya pertanyaan kembali, apakah memang semua perubahan ini membuat orang Batak Toba di Jakarta menjadi bukan Batak Toba lagi? Menurut pengakuan orang Batak Toba Jakarta sendiri, mereka sungguh orang Batak Toba. Lalu bagaimana perubahan ini harus dimengerti? Yang terjadi adalah pergeseran budaya dan adat Batak Toba merupakan penentuan batas-batas budaya dan adat mereka sesuai dengan konteks hidup mereka di Jakarta. Mereka tetap orang Batak Toba tetapi dengan vaniasi dan ‘warna’ yang berbeda dan Batak Toba di kampung halaman.”

Dr. Ekayani R.M. Manullang – br. Tobing seorang ahli bahasa dan sastra Jepang mengawali kata pembuka makalah setebal 16 halaman sebagai pendamping DR. Togar Nainggolan untuk memaparkan makalahnya, mungkin dipasangkan karena dianggap bahwa topik bahasa (bahasa Batak) menjadi bahasan serius? Ternyata penggunaan bahasa Batak yang dianggap mengalami degradasi besar pada masyarakat Batak Toba di Jakarta hampir samasekali tidak ditanggapi oleh peserta seminar.

DR. Togar Nainggolan memulai pemaparan makalahnya dengan bantuan visual projection ke layar lebar dengan penjelasan topik-topik yang disebutkan diatas terkesan kurang tajam dan kurang terfokus sehingga inti makalah mengenai pergeseran budaya dan adat batak khususnya di Jakarta terkesan tidak muncul kepermukaan. Akibatnya peserta seminar tidak terusik dengan pertanyaan-pertanyaan melainkan hanya menyampaikan pernyataan-pernyataan untuk menambahkan uraian makalah. Hal ini menunjukkan bahwa peserta sebenarnya sudah memahami issu pergeseran bukanlah sesuatu hal yang krusial untuk ditanggulangi masa sekarang ini. Kebetulan penulis tidak mendapat kesempatan untuk diberi waktu memberikan pertanyaan.

Menurut hemat penulis bahwa pergeseran yang dituduhkan terjadi di masyarakat Batak Toba khususnya di perantauan seperti di Jakarta tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan. Bahasa Batak di kalangan generasi muda memang tidak lazim dipergunakan karena bahasa Batak bukanlah sebagai bahasa umum dalam pergaulan multi etnis, bahkan di Kota Medan yang masih dekat dengan bonapasogit Tanah batak juga tidak digunakan sebagai lingua-franca dalam bahasa pergaulan. Namun banyak juga orang tua di dalam rumah tangga menggunakan bahasa Batak dan dibalas oleh anak-anak menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini sebenarnya sesuatu yang positif dalam melestarikan bahasa Batak sebagai bahasa leluhur.

Orang tua tidak dapat pula dipersalahkan yang harus memaksakan penggunaan bahasa Batak dalam komunikasi keluarga di dalam rumah oleh karena intensitas pertemuan antara orang tua dan anak-anak di perkotaan sudah semakin sedikit akibat pemanfaatan waktu untuk kegiatan sedemikian besarnya. Disamping itu kalangan muda sangat sedikit keterlibatannya dalam suatu acara yang berorientasi adat-istiadat yang menggunakan bahasa Batak, lalu apa lantas generasi tua menuntut kepada generasi muda mengenai pentingnya berbahasa Batak sementara keuntungan penggunaan bahasa Batak dikalangan generasi muda sama sekali tidak terlihat kepentingannya. Dalam hal ini sangat jelas terlihat hubungan antara penggunaan bahasa Batak dengan pelaksanaan adat istiadat sangat erat dan generasi muda samasekali tidak dapat terlibat didalamnya.

Generasi orang tua yang sedang pada posisinya mencintai keluhuran budaya dan adat-istiadat Batak, tidak usah terlalu mengkhawatirkan adanya pergeseran yang signifikan mengenai pemahaman budaya dan adat-istiadat Batak dikalangan generasi muda, karena para orang tua dalam kalangan pelaksana adat-istiadat pada dasarnya tidaklah secara langsung diajarkan oleh orangtuanya mengenai budaya dan adat-istiadat tersebut, melainkan kecintaan itu kenyataannya datang sendiri karena adanya interaksi sosial yang memang sudah pada posisinya ikut melaksanakan kegiatan adat-istiadat. Dalam diskusi dengan beberapa orangtua yang sudah berusia >60-an mengakui hal ini bahwa merekapun tidaklah mendapatkan pelajaran langsung mengenai budaya dan adat-istiadat dari orangtuanya melainkan atas keinginannya sendiri yang memang sudah masuk kedalam komunitas yang melaksanakan adat-istiadat.

Pelaksanaan adat-istiadat di perantauan dalam contoh kasus di Jakarta dikatakan sudah mengalami pergeseran dibanding dengan pelaksanaan adat-istiadat di bonapasogit sebagaimana dipaparkan didalam makalah. Menurut hemat penulis tidak sepenuhnya dapat dibenarkan dan bahkan sama sekali tidaklah beralasan mengasumsikan demikian. Pengaruh ekologis dan kegiatan urban dari masyarakat petani menjadi masyarakat industri memang mempengaruhi tatacara pelaksanaan adat istiadat, akan tetapi prinsip dasar Dalihan Natolu tetap berjalan sesuai fungsi-fungsinya yang menjadi falsafah budaya dan adat-istiadat Batak, khususnya dalam hal ini Batak Toba.

Kalau mau jujur bahwa Batak Toba yang dimaksudkan masyarakat Batak yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara, Tobasa, Samosir, dan Humbang mempunyai perbedaan-perbedaan pelaksanaan adat-istiadat yang tetap dalam falsafah Dalihan Natolu. Komunitas ini menyatu diperantauan khususnya di Jakarta tentu pada awalnya membawakan adat-istiadat dari masing-masing daerah tersebut. Perjalanan waktu ternyata mensinergikan spesifik adat-istiadat ini menjadi suatu adat-istiadat yang boleh dikatakan menjadi baku sebagai Adat Jakarta. Spesifik adat dari empat daerah utama di bonapasogit tersebut telah berfusi dan bersinergi menjadi Adat Jakarta yang dilihat berbeda dalam pelaksanaannya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya.

Banyak pembaharuan yang berlangsung dalam kurun waktu berkembangnya jumlah masyarakat Batak Toba di Jakarta. Semisal penyematan ulos yang awalnya berjumlah puluhan untuk Suhi Ampang Naopat dan Tohonan, ternyata sudah berubah menjadi hanya 17 helai dan bahkan 11 helai saja tanpa menghilangkan esensi falsafah Dalihan Natolu. Faktor ekologis dan industrialis memang membawakan masyarakat Batak Toba di Jakarta berpikir untuk menjalankan adat-istiadat lebih kepada ke praktisannya tetapi esensinya tetap terpelihara.

Yang perlu menjadi perhatian serius mengenai pelaksanaan adat-istiadat adalah pemahaman kepada pelaku adat untuk mempertimbangkan bahwa komunitas adat di Jakarta sangatlah variatif baik dari segi taraf hidup ekonomi keluarga dan jarak tempuh dalam bentuk konversi waktu. Masalah ini masih sedikit menjadi perhatian bagi si-pelaksana adat sehingga banyak komunitas adat terbebani sangat berat baik waktu dan materi yang tentusaja untuk komunitas ekonomi lemah mengganggu ekonomi keluarga padahal harus tetap eksis dalam komunitas adat. Kebanyakan pelaku adat berusaha menunjukkan keagungannya dengan mengorbankan banyak hal kepada komunitas adat.

Yang menjadi pergeseran budaya dan adat khususnya Batak Toba baik di bonapasogit sebagai sumber awal budaya dan adat maupun di perantauan adalah adanya degradasi pemahaman dengan apa yang disebut “Ruhut-ruhut parhundulan” yang tidak lagi terlaksana sesuai dengan prinsip Dalihan Natolu. Sudah seharusnya semua masyarakat Batak memahami bahwa seorang pribadi Batak tersemat belasan bahkan puluhan gelar yang tersemat pada dirinya. Tersematnya gelar pada seseorang sudah menjadi sebutan yang memposisikan diri seseorang dalam “Ruhut-ruhut parhundulan.” Sebut saja sebutan ‘tulang’, ‘amangboru’, ‘bapatua’, ‘tunggane’ dan belasan lainnya yang mungkin disematkan pada seseorang sudah menentukan posisinya harus bagaimana bersikap dan berkomunikasi. “Ruhut-ruhut parhundulan” inilah yang sangat banyak mengalami degradasi atau disebut saja mengalami pergeseran ke arah negatif.

Menurut penulis “Ruhut-ruhut parhundulan” inilah yang perlu menjadi sorotan pembahasan baik dalam berbagai kesempatan diskusi atau bentuk seminar, karena ini yang sangat jelas terlihat pergeserannya ke arah negatif di masyarakat Batak Toba baik di bonapasogit maupun di perantauan. Apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran ini? Kita mungkin dapat menelusurinya berawal masuknya Paderi ke Tanah Batak (Batak Toba); Masuknya penjajahan Belanda; Masuknya agama (khususnya Kristen); Jaman kemerdekaan; Era modernisasi global.

Session pertama ini memang tidak terlihat fokus kepada permasalahan yang berkembang di masyarakat Batak Toba di Jakarta sehingga dari pemahaman makalah tidak muncul bahasan signifikan untuk mencari solusinya. Apakah Dr. Togar Nainggolan terlalu terburu-buru mempersiapkan makalah, atau memang masih perlu mendalaminya?

Session berikutnya dilaksanakan setelah ada istirahat untuk makan siang dengan menu yang cukup berlimpah karena ditargetkan peserta berjumlah 150 orang ternyata dihadiri hanya setengahnya yaitu dari perwakilan-perwakilan punguan marga-marga di Jakarta dan sekitarnya. Masa istirahat ini berkesempatan untuk membeli buku “Batak Toba di Jakarta, Kontinuitas dan Perubahan Identitas” karangan pemakalah Dr. Tagor Nainggolan, dan diskusi kecil dengan kelompok peserta sambil mencari tempat yang diperkenankan bagi pecandu rokok.

Makalah kedua “EFEKTIFITAS, LEGITIMASI DAN PRESPEKTIF HUKUM ADAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL BAGI PELESTARIAN BUDAYA BATAK” oleh DR. Barita Simanjuntak (Pakar Hukum Adat dan Dekan FH-UKI Jakarta). Paper ini cukup singkat, padat dan hanya sejumlah 6 lembar saja, namun dipresentasikan dengan sangat menarik dan mengundang penuh simak dari peserta seminar.

Inti yang dikemukakan dalam makalah ini adalah: Efektifitas Hukum Adat; Legitimasi Hukum Adat; Hukum Adat Sebagai Sosial Kontrol. Penulis berkesempatan mengajukan sebuah kesempatan yang menekankan kepada ‘Hukum Adat Sebagai Sosial Kontrol’, dan mempertanyakan apakah gereja yang terdapat di bonapasogit Batak Toba yang berjumlah sekitar 1000-an dapat diberdayakan menjadi pelaku Hukum Adat Sebagai Sosial Kontrol?

Kemungkinan sebagian besar masyarakat Batak terutama yang ada di perantauan terinformasi mengenai peta kemiskinan Tanah Batak Toba. Hal ini bukan hanya pemberitaan media saja. Kalau kita mau membuka statistik pendapatan per kapita masyarakat Batak Toba melalui situs-situs, maka akan kita temukan jawaban kebenarannya. Masyarakat Batak pada umumnya tidak akan ingin dikatakan sebagai orang tak mampu termasuk ekonomi keluarga, jadi kemiskinan yang dikategorikan dalam standard nasional ini hampir tidak pernah diakui secara-pribadi-pribadi atau bahkan kelompok secara terbuka, karena arti miskin dalam hal ini bukan berarti tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan tetapi lebih tertuju kepada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diluar ‘makan’. Ibarat sebuah perusahaan yang tidak menghasilkan ‘growth’ sehingga hanya cukup untuk menggaji karyawan saja sudah puas. Kalau kita melihat kabupaten-kabupaten lain sudah terdapat plaza-plaza sebagai pusat perkulakan, maka di Tanah Batak Toba untuk kelas mini-market hampir tidak atau mungkin tidak pernah terlihat, dan yang terlihat hanya sebatas kios atau paling tinggi setingkat toko. Artinya tidak ada perkembangannya, dan itu hanya dari satu sisi saja dan belum dari banyak sisi-sisi lainnya.

Kaitannya dengan pemikiran penulis pada topik bahasan pergeseran di session pertama yang berinti kepada “Ruhut-ruhut Parhundulan” yang memang terasa di dalam komunitas masyarakat Batak Toba, dan kaitannya pula dengan penggunaan bahasa Batak Toba sebagai alat komunikasi umum yang berlaku di bonapasogit. Sampai sebelum masuknya penjajahan Belanda, bahwa di Tanah Batak ada fungsi-fungsi Hukum Adat berlaku di masyarakat karena kelompok masyarakat masih mengakui yang disebut Raja Bius sebagai sebuah kelembagaan yang mengandung Hukum Adat. Namun penjajah Belanda ternyata mempolitisir kekuatan Hukum Adat ini dengan memasukkan yang disebut sebagai Raja Ihutan yang pengangkatannya tidak lagi berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku pada masyarakat Hukum Adat tersebut, sehingga sampai saat ini sangat jelas terlihat hampir tidak berlakunya satu wadah kekuatan Hukum Adat di suatu wilayah setara ‘bius’. Mungkin menjadi pertanyaan mendasar; Mengapa gereja tidak mampu mengambil alih posisi sebagai Raja Bius di suatu kawasan bius?

Pemakalah Dr. Barita Simanjuntak menjawab pertanyaan ini bahwa di Tanah Batak Toba, posisi gereja berdiri sendiri sebagai penyaring apabila ada Hukum Adat yang memang bertentangan dengan dokmatika gereja, sementara gereja tidak terlibat banyak dalam hal pelaksanaan Hukum Adat. Pemakalah mencontohkan kaum Parmalim atau penganut Ugamo Malim masih menjalankan tatanan adat-istiadat yang relatif tidak banyak mengalami pergeseran karena adat istiadat dan agama telah menyatu sebagai tatanan kemasyarakatannya. Oleh karena itu, menurut Dr. Barita Simanjuntak: untuk saat ini hampir tak mungkin menyatukan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial disatukan dalam wadah gereja yang ada di Tanah Batak Toba.

Lalu timbul pemikiran yang bermuara kepada pertanyaan apakah gereja (Kristen) dan Adat yang berjalan sendiri-sendiri yang mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya yang membuat adanya degradasi “Ruhut-ruhut parhundulan”? Bahasa Batak Toba sebagai alat komunikasi umum, diluar konteks pelaksanaan tatanan adat-istiadat, sudah banyak mengalami kelunturan sebagai ‘bahasa santun’. Bahasa Batak Toba di bonapasogit harus mampu menjadi lingua-franca yang saling dukung-mendukung dengan “Ruhut-ruhut parhundulan” sehingga mampu bersaing dengan bahasa nasional Indonesia dan tetap lestari di bonapasogit dan masyarakat Batak Toba diperantauan. Mungkin perlu dibuat penelitian tentang penggunaan frasa-frasa Bahasa Batak Toba yang dipakai sehari-hari secara umum, antara frasa sopan-santun dibanding frasa yang kurang beradab, agar bahasa Batak menjadi lingua-franca yang mampu bersaing sebagai bahasa moderen.

Lebih lanjut Dr. Barita Simanjuntak mengambil beberapa definisi Hukum Adat menurut Mr. Supomo yaitu hokum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum; dan menurut Mr. B. Ter Haar Bzn; Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Menurut Prof. MM Djojodinegoro bahwa sumber Hukum Adat Indonesia adalah ugeran-ugeran (norma hidup sehari-hari) yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli. Pernyataan rasa keadilannya adalah dalam hubungan pamrih antar orang dengan sesamanya guna memenuhi kepentingannya. Dikatakan, hukum tentu berkaitan dengan pemberlakuan sanksi, dan Hukum Adat yang bersifat tidak tertulis mengakibatkan hukum adat itu menjadi melemah dan kurang efektif oleh karena kekuatan pembuktiannya hanya didasarkan pada keterangan lisan saja.

Masyarakat Batak, khususnya Batak Toba dulunya memiliki Hukum Adat yang bersumber dari falsafah Dalihan Natolu dan sangat kuat ekisistensi dan efektifitasnya karena masih berlaku sistim tatanan kemasyarakatan yang berpanutan kepada adanya Raja Bius yaitu seorang pemimpin yang diangkat dari marga utama di suatu wilayah bius dengan ketentuan adat yang berlaku, semisal yang disebut sebagai anak sibulang-bulangan atau umumnya dari garis keturunan tertua yang dianggap berkemampuan dan terhormat dipatuhi sebagai Raja Bius. Kekuatan Hukum Adat di Batak Toba saat ini sudah semakin terpinggirkan dan diambil alih oleh hukum Negara yang tidak jarang menjadi konflik hukum di masyarakat Batak Toba terutama yang berkaitan dengan masalah harta waris, terutama berkaitan dengan kesetaraan gender.

Banyak juga issue hukum yang berkembang di masyarakat Batak yang berkaitan dengan hak waris seorang perempuan Batak. Banyak kalangan mengatakan bahwa Hukum Adat Batak tidak berpihak kepada prinsip kesetaraan gender, tetapi banyak pula kalangan yang sudah lebih mendalami tentang Adat dan Hukum Adat Batak justru memastikan bahwa Hukum Adat Batak sangat kental berprinsip kepada kesetaraan gender. Orang-orang lantas meng-counter Hukum Adat Batak dengan UUD’45 Pasal-27 Ayat-1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kemudian UU No.1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), dan bentuk undang-undang sejenis lainnya.

Dua titik pandang yang saling berseberangan ini memunculkan konflik hukum antara Hukum Adat dengan Hukum Negara. Pada awalnya, sebelum masuknya pengaruh asing di Tanah Batak bahwa Sistim Kekerabatan Dalihan Natolu dan Tarombo dan adanya Raja sangat menenteramkan kehidupan masyarakat Batak khususnya mengenai hak waris. Akan tetapi perjalanan waktu akibat pengaruh asing ini justru memunculkan banyak konflik terjadi di masyarakat Batak. Bermula ketika Belanda melakukan politik pecah belah yang mengangkat seorang Raja Ihutan sebagai tandingan Raja Bius maka mulailah konflik hak waris terjadi di Tanah Batak. W.K.H. Ypes dan J.C. Vergouwen mencatat sedemikian banyaknya konflik terjadi di masyarakat Batak akibat adanya dualisme raja yang diangkat secara tradisional dan raja yang diangkat oleh Belanda.

Kemudian evangelisasi Kristen dengan institusi gereja merupakan wadah baru yang awalnya juga menimbulkan konflik di masyarakat Batak Toba dan sampai saat ini kekuatan gereja tidak dapat berfungsi sebagai pelestari budaya Batak Toba dalam kaitan dengan Hukum Adat. Kalau mau mencontohkan peranan gereja (Katholik) yang terdapat di Venezuela dan kawasan Amerika Latin lainnya yang berpenduduk Indian, bahwa adat ternyata sejalan dengan dokmatika gereja sehingga tidak dapat dibedakan antara fungsi adat dan fungsi gereja yang sama-sama sejalan mengembangkan tatanan masyarakatnya. Sama halnya seperti Kaum Parmalim (Ugamo Malim) yang ada sekarang di Tanah Batak Toba yang sejalan antara adat dan agama, sehingga degradasi budaya Batak relatif hanya mengalami sedikit perubahan.

Pada dasarnya kelompok yang mengatakan Hukum Adat Batak tidak berpihak kepada kesetaraan gender adalah masyarakat generasi muda Batak atau kaum intelektual terutama diperantauan, yang sudah memahami bahwa ada perundangan Hukum Negara yang memberlakukan hukum kesetaraan gender. Mereka memihak kepada Hukum Negara tersebut karena alasan tertentu semisal adanya kepentingan pribadi, karena ketidak pahaman secara mendalam tentang adat istiadat Batak dan Hukum Adat Batak, sebagian para pngabdi Negara dan pengabdi Hukum Negara. Sebagai contoh kasus tentang hak waris yang bersifat pusaka haruslah menjadi warisan bagi keturunan laki-laki, disamping karena masyarakat Batak menganut patriakat juga karena marga menjadi keharusan diteruskan oleh keturunan laki-laki, sementara perempuan membawa marga hanya pada dirinya sendiri sebagai penyambung generasi dari pihak marga lain yang mengawininya. Apabila sebidang tanah harus menjadi hak waris perempuan maka sebuah perkampungan dan tanah ulayat marga menjadi tidak bermakna lagi, karena akan dipenuhi oleh marga-merga lain yang setara atau tidak lagi mengadopsi Dalihan Natolu sebagai sistim kekerabatan dan sebagai sumber Hukum Adat. Bila ini terjadi bubarlah Bangsa Batak!

Disisi lain bahwa seorang perempuan Batak yang dipersunting oleh marga lain tentu dirinya sudah mendapat penghargaan lain di pihak marga yang mengawininya dengan sebutan ‘boru ni raja’, ‘paniaran’, ‘parsonduk bolon’ yang diserahkan tanggungjawab besar membawakan marga suaminya. Pada garis tarombopun marganya masih dicantumkan bersama dengan marga suaminya. Perempuan Batak akan dengan sendirinya mendapat hak waris, satu dengan hak waris suaminya. Seorang perempuan Batak bersama dengan suaminya dimungkinkan mendapatkan harta waris (bukan hak waris) dari marga (orangtuanya) yang disebut ‘ulos/hauma pauseang’ berupa tanah atau sawah, ‘Indahan Arian’, ‘Dondon Tua’ yaitu warisan dari Kakek, ‘Hauma Punsu Tali’ sebidang tanah alakadarnya. Dan yang secara tersembunyi tak jarang seorang perempuan Batak secara diam-diam selalu mendapat harta dari ibunya berupa emas-perhiasan bekas ibunya yang mungkin banyaknya ‘sabokkor’. Jadi secara nominal sangatlah memungkinkan bahwa perempuan Batak lebih banyak mendapat harta dari orangtuanya dibanding laki-laki. Lalu apapula yang dikatakan orang meng-claim bahwa Hukum Adat Batak tidak mengandung kesetaraan gender? Atau adanya diskriminasi terhadap perempuan?

Dr. Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa banyak produk Hukum Adat yang sudah tidak dipakai lagi karena tidak lagi sesuai dengan tuntutan jamannya, namun banyak pula Hukum Adat yang masih perlu dan sangat penting berlaku di masyarakat Batak tetapi tergilas dengan Hukum Nasional yang sering tidak pas sebagai kebutuhan masyarakat Adat Batak. Untuk itu, beliau menyampaikan secara tersirat bahwa perlu dihidupkan kembali dalam sebuah wadah yang menaungi dua unsur Hukum Adat yaitu Unsur Kenyataan, bahwa Hukum Adat dalam keadaan normatif selalu dipatuhi oleh masyarakat, kemudian Unsur Psikologis, dimana terdapat keyakinan pada masyarakat bahwa Hukum Adat mempunyai kekuatan hukum (opinion yuris necesssitatis).

Penulis jadi teringat tentang penerapan Hukum Adat yang pernah berlaku di jaman baheula bahwa seseorang yang terbukti melakukan pencurian atau perkosaan dapat diganjar hukuman ‘dibunuh dan dimakan’ berdasarkan putusan sidang adat sebagai Hukum Adat. Ini tertulis sebagai kesaksian dalam buku History of Sumatra oleh William Marsden. Pengunjung mungkin pernah mendengar cerita tentang Pendeta Lyman dan Munson yang dibunuh dan dimakan oleh Raja Pangalamei dan rakyatnya adalah atas putusan sidang Hukum Adat di Lobu Pining. Itu cerita jaman dahulu! Lalu bagaimana pula tentang sikap masyarakat Batak terhadap para turis baik domestik maupun mancanegara yang mengalami pencurian barang-barang dan praktek penipuan di daerah turisme di Tanah Batak, dimana institusi keagamaan sudah menjamur berkembang sejak 1864, dan terjadi karena Hukum Adat tidak berlaku lagi? Atau sembarang kencing dan buang sampah semaunya? Kalau dahulu bila seorang tua memperingatkan kepada pelaku “Jaga, sotung disintak sombaon i ho!” maka semua orang akan mematuhi hal-hal yang normatif tersebut. Tetapi kalau sekarang seorang tua menasihati pelaku dengan mengatakan: “Ndang boi si ulaon sisongon i, ingot patik i!”, maka akan muncul jawaban sipelaku dalam hatinya: “Tuhan Yesus Maha Pengasih dan Pemaaf” dan perbuatan itupun selalu diulanginya dan bahkan ditingkatkannya.

Session ketiga mengenai makalah PERSEPSI DAN APRESIASI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP HUKUM ADAT SEBAGAI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT BATAK yang seharusnya disampaikan oleh Prof. DR. Valerina Kriekhoff (Antropolog Hukum dan Hakim Agung MARI), kenyataannya tidak hadir untuk alas an yang tidak diketahui. Apakah harus kita persalahkan PANITIA? Mudah-mudahan apabila ada pelaksanaan seminar berikutnya akan terkelola dengan baik. Waktu yang tersedia diambil alih oleh Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH.,MH. Yang pada session kedua beliau sebagai moderataor pendamping Dr. Barita Simanjuntak.

Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH.,MH menyampaikan begitu lunturnya pemahaman masyarakat Batak bahwa dulunya pernah berlaku Hukum Adat yang sampai saat ini sebenarnya masih banyak yang relevan dan menjadi kebutuhan humum bagi masyarakat Batak. Beliau mengemukakan sebuah contoh yang sangat menarik tentang Hukum Adat yang masih berlangsung saat ini dan bahkan banyak dilakukan, akan tetapi masyarakat Batak hampir tidak menyadari bahwa itu adalah Hukum Adat, yang sering disebut “TONGGO RAJA”. Beliau menambahkan bahwa setiap hari di Jakarta mungkin lebih di sepuluh tempat terbentuk wadah yang disebut “TONGGO RAJA”.

Kalau di Jakarta terdapat sekitar 200-an Punguan Marga dan seandainya setiap punguan mempunyai 1500 KK dimana per KK dianggap 4 orang, maka di Jabodetabek sudah terdapat sekitar 1,2 juta orang Batak atau setara dengan 10% penduduk Jakarta yang 12 juta jiwa. Apabila asumsi di atas memang benar maka komunitas Batak di Jabodetabek sangat mungkin menjadi citra Batak perantau untuk menguji indikator yang disebut pergeseran budaya dan adat istiadatnya. Jumlah ini juga sudah lebih banyak dari jumlah penduduk di empat Kabupaten Tanah Batak Toba yang tidak sampai berjumlah 1 juta orang. Penulis pernah juga berbincang dengan salah seorang pengusaha Catering pesta Batak yang mengatakan bahwa ada sekitar 165 kelompok marga yang pernah dilayani melakukan pesta dan menurut catatan mereka bahwa jumlah pelaksanaan pesta setiap hari Jumat dan Sabtu dalam sebulan sekitar 200 – 250 pesta. Kalau data ini merupakan data yang valid maka setiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 200 – 250 orang Batak terlahir hanya dari satu sisi adanya perkawinan. Kalau demikian bahwa setiap tahunnya akan bertambah sebanyak 2400 – 3000 jiwa diluar pertambahan akibat urbanisasi.

Data kasar yang dipaparkan di atas tentu membenarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH.,MH, bahwa di Jakarta sangat memungkinkan terjadi belasan peristiwa ‘TONGGO RAJA’ akibat adanya kematian warga Batak Jakarta, belum lagi akibat perkawinan. Jadi memanglah beralasan bahwa ‘TONGGO RAJA’ sebagai sebuah wadah instant memang masih berlangsung setiap hari di masyarakat Batak, dimana dalam peristiwa ‘TONGGO RAJA’ tersebut pasti terwakili dalam Dalihan Natolu. Yang paling menakjubkan bahwa dalam ukuran 1-2 jam maka Hukum Adat dalam Tonggo Raja mampu memutuskan sebuah kesimpulan pelaksanaan adat yang akan dilaksanakan. Memang sebuah institusi dadakan yang menakjubkan!

Atas dasar kekaguman terhadap masih berlangsungnya Hukum Adat setiap hari di masyarakat Batak khususnya Batak Toba, maka Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH.,MH, mencetuskan sebuah ide perlunya Hukum Adat terinstitusi dalam suatu wadah kelembagaan; apakah akan berjudul Musyawarah Masyarakat Batak; Lembaga Tonggo Raja; atau apasaja judulnya yang bertujuan untuk mewadahi Hukum Adat pada masyarakat khususnya Batak Toba. Demikian Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH.,MH, mengakhiri pembahasannya sambil melemparkan pertanyaan tersebut kepada peserta seminar.

Waktu lowong diambil kesempatan oleh Brigjen Pol. (Purn) Drs. Parasian Simanungkalit SH.MH, Ketua Umum Pengurus Raja Naipospos, dan dalam kesempatan ini adalah sebagai Wakil Ketua Steering Commity, yang mengarahkan kepada peserta bahwa seminar tersebut mendeklarasikan terbentuknya wadah yang dikemukakan oleh Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH.,MH, dalam presentasi sebelumnya. Dalam penyampaiannya bahwa Brigjen Pol. (Purn) Drs. Parasian Simanungkalit SH.MH, memberi penekanan saat itu juga terbentuk semacam pendeklerasian sambil mencontohkan bahwa beliau juga telah membentuk Musyawarah Masyarakat Papua.

Diantara para peserta, banyak yang mengemukakan silang pendapat yang berkaitan dengan pendeklarasian wadah dimaksud, walaupun secara prinsip bahwa wadah Hukum Adat khususnya untuk Batak Toba boleh dikata seluruhnya menyetujui, akan tetapi memang menjadi jelas terlihat bahwa seminar ini tersirat diarahkan untuk pendeklarasian wadah yang dimaksudkan, dan seolah ingin memaksakan saat itu juga dibentuk pendeklarasiannya. Maksud yang tersirat inilah yang menimbulkan semacam pertanyaan; Apakah tidak terlalu dini untuk langsung melakukan pendeklarasian?

Penulis jadi teringat dengan sebuah artikel yang di-posting di Naipospos Online yang berjudul “Kok Harus Koperasi?” yang memaparkan sedikit tentang orang Batak yang brilian mampu mewujudkan sebuah organisasi hanya dalam satu hari dan kelanjutannya… entahlah … Penulis menjadi teringat juga dengan Pesta Jubeleum 75 Taon Pomparan Naipospos pada tanggal 29 Juni 2008 pukul 10.00 WIB di Parhutaan Lobu Sibabiat, Dolok Imun, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia yang diketuai oleh Brigjen Pol. (Purn) Drs. Parasian Simanungkalit SH.MH, dimana pada saat itu ada tekat untuk membangun Dolok Imun dalam bentuk pemberdayaan pertanian, dimana pula Drh Allen Marbun (Anggota dpr-ri) secara spontan menyumbang 20 ton bibit padi, Drs. Syarfi Hutauruk (Anggota DPR-RI) menyumbang 5 ton bibit jagung, termasuk sumbangan lainnya dari pejabat dan peserta pesta yang hadir. Apabila ada pinompar Naipospos yang menyaksikan hasil yang ditekatkan dalam pesta tersebut, ada baiknya kalau hal itu dipaparkan di situs ini secara terbuka supaya ada semacam control sosial terhadap berbagai macam bualan-bualan. Tetapi dari beberapa kesempatan penulis menanyakan tentang itu kepada masyarakat bonapasogit dan mereka mengatakan ‘Tak ada kelanjutan apa-apa?”

Kesimpulan yang dapat dipaparkan oleh penulis mengenai seminar yang dilaksanakan oleh Punguan Raja Naipospos & Boruna:

  1. Materi Makalah Seminar yang ditawarkan memang sangat menarik untuk dipahami, akan tetapi hanya dua dari tiga judul makalah yang dipresentasikan, sehingga seminar ini tidak sepenuhnya berhasil menyampaikan pesan tentang Pergeseran Budaya; Adat & Hukum Adat; maupun pembentukan wadah atau lembaga Hukum Adat Batak, sehingga mengundang minat untuk menghadirinya.
  2. Tampilan pelaksanaan seminar ini memang sudah terlihat sejak awal menerima undangan, dimana undangan tersebut sangat sederhana mirip bentuk undangan ‘Partumpolon’ sehingga terkesan asal-asalan. Mungkin panitia menganggap bahwa undangan hanya untuk pengurus punguan marga, jadi tidak perlu menunjukkan tampilan.
  3. Pelaksanaan Pengaturan Seminar dirasa kurang professional, terbukti pemakalah pertama DR. Togar Nainggolan (Antropolog Budaya, Dosen UNIMED dan UNIKA St Thomas Sumut) harus terlambat hadir karena langsung datang dari Medan, termasuk membawa buku jualannya, sehingga tidak dalam kondisi fresh mempresentasikan makalahnya. Selain itu, pemakalah ketiga Prof. DR. Valerina Kriekhoff (Antropolog Hukum dan Hakim Agung MARI) tidak jadi hadir untuk alasan yang tidak diketahui dan tidak dijelaskan oleh panitia.
  4. Peserta yang hadir diharapkan berjumlah 150 orang dari seluruh undangan, namun yang hadir hanyalah 50%-nya. Ketua Organizing Committee Drs. Mindo Lumbangaol mengatakan sulitnya menghubungi para pengurus punguan marga-marga di Jakarta. Tentu Drs. Mindo Lumbangaol harus pula menyadari bahwa sebagian peserta juga mendapat kesulitan menghubungi panitia karena memang tidak diketahui secara jelas dimana Sekretariat Punguan Raja Naipospos & Boruna sebagai Panitia Pelaksana Seminar.
  5. Panitia sebenarnya bukan bertujuan untuk memasyarakatkan tentang pergeseran budaya yang menekankan bahwa Hukum Adat menjadi kebutuhan masyarakat Batak khususnya Batak Toba, melainkan tersirat maksud untuk memaksakan terbentuknya wadah semacam Lembaga Hukum Adat secara instant tanpa persiapan dan perencanaan yang matang berdasarkan masukan marga-marga Batak Toba yang ada di Jabodetabek. Pada pemaparan makalah ada dibahas mengenai legitimasi Hukum Adat Batak tetapi pada saat yang bersamaan terkesan memaksakan niat tanpa legitimasi dari semua komponen marga Batak Toba.
  6. Secara keseluruhan bahwa seminar yang diadakan oleh Punguan Raja Naipospos sebagai kelompok marga keturunan termuda dalam komunitas marga-marga Batak merupakan ide yang cemerlang, namun selayaknya perlu dipersiapkan secara matang dan selayaknya harus meninggikan Naipospos sebagai kelompok marga yang konsisten dan committed mengakui sebagai Batak. HORAS.

Sumber: dondaujung

  • Trackback are closed
  • Comments (0)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: